Pada Sidang Paripurna,DPRD Loteng Setujui Raperda APBD tahun 2023

News86 – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, menyetujui Raperda APBD Loteng tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna, Senin 28 November 2022.

Rapat yang dipimipin Ketua DPRD M. Tauhid, dihadiri oleh Bupati, H. Lalu Pathul Bahri SIP, Forkopimda, SKPD, para Camat dan Forum Kepala Desa dan Lurah se- Loteng serta anggota dewan. Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, disampaikan Hj. Nurul Adha dari Fraksi PKB.

Menurutnya, konsep penganggaran merupakan sebuah konsep yang menterjemahkan penggunaan potensi dan sumber daya keuangan daerah yang tersedia untuk memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis, yang diwujudkan dalam bentuk rencana keuangan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan pembangunan untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.

“Untuk mendukung konsep penganggaran sebagaimana kami paparkan di atas, mutlak memerlukan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis pula. apa lagi ketika pemerintah daerah, dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan pada satu sisi dan tuntutan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan aspirasi masyarakat secara merata dan berkeadilan pada sisi yang lainnya, maka jelas kondisi tersebut membutuhkan pola pendekatan yang bersifat kreatif dan inovatif,”ucapnya.

Demikian halnya dalam pemanfaatan aset daerah, langkah-langkah kreatif harus juga diambil sebagai upaya efisiensi, sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan, pemerintah daerah tidak terjebak dalam pola rutinitas dengan kondisi yang serba keterbatasan.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektifitas anggaran itu, desain program yang terintegrasi dalam bentuk perencanaan yang komprehensif, harus menjadi jiwa kebijakan penganggaran yang dirumuskan oleh pemerintah daerah berserta perangkatnya, sehingga dalam tataran implementasi sebuah program dan kegiatan, akan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran pembangunan, memiliki nilai manfaat yang tinggi, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang jelas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan nota keuangan yang merupakan dokumen rencana anggaran, yang berisikan uraian atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, dalam memformulasikan angka-angka dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada setiap tahun anggaran, secara normatif harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku, karena pembangunan yang dilaksanakan di daerah, pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan pembangunan nasional.

Karena itu lanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. keterpaduan dan sinkronisasi itu dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

“Peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan, guna mencapai sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi,”terangnya

Dalam tataran pelaksanaan program dan kegiatan, peraturan menteri dalam negeri tersebut, juga mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan, baik dalam satu program maupun antar program, dalam skpd dan antar skpd, yang tentu saja tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing skpd, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

“Paparan di atas menjadi latarbelakang pertimbangan bagi badan anggaran dprd kabupaten lombok tengah dalam mengkaji nota keuangan dan ranperda tentang APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023,” ungkapnya.

Berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran TAPD insyaallah dapat menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Loteng tahun anggaran 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 27 November 2022. Adapun postur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023. a.Pendapatan daerah, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.307.232.285.797 dengan rincian,

1. Pendapatan asli daerah ( pad), secara total target pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp.315.849.210.525 dengan rincian, a.Pajak daerah, ditargetkan sebesar Rp.200.369.470.598, b.Retribusi daerah, ditargetkan sebesar Rp.32.689.670.777, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.8.579.190.491, d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp.74.210.878.659.

2. Pendapatan transfer daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.955.797.389.018 dengan rincian, 1)pendapatan transfer pemerintah pusat, sebesar Rp.1.827.244.387.000, 2)pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.128.553.002.018

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah target lain-lain, pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.35.585.686.254, yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp.415.724.000, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.35.169.962.254.

b. Belanja daerah, rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.291.181.454.697 dengan memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat surplus sebesar Rp.16.050.831.100.

c. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD 2023 direncanakan sebesar Rp .3.949.168.900, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran 2022 yang merupakan pembiayaan atas penyelesaian pembangunan puskesmas Batu Jangkih dan Batunyala. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah.

Dengan demikian maka jumlah pembiayaan netto pada tahun anggaran 2023 menjadi sebesar minus Rp.16.050.831.100. Maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp.2.311.181.454.697, sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp .2.311.181.454.697, sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 direncanakan dalam posisi berimbang.

Adapun struktur rancangan APBD Loteng 2023 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Terhadap adanya pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan skpd, secara teknis dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan berpedoman pada hasil pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Sementara itu , terhadap hasil pembahasan tersebut masing-masing fraksi yang duduk dalam badan anggaran telah menyampaikan pendapat akhirnya.

1. Fraksi Partai Gerindra :disampaikan oleh Muhalip menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar fasilitas pendidikan dan kesehatan kiranya menjadi perhatian dari pemerintah daerah seraya berharap ada komunikasi yang baik antara pimpinan unit setempat dengan anggota DPRD di masing-masing dapil sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diupayakan penyelesaiannya secara bersama-sama.

2. Fraksi Partai Golkardisampaikan oleh H. Lalu Kelan, S.Pd menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi, a.Terhadap struktur APBD yang belum terinci sampai pada rincian jenis belanja, hal tersebut hendaknya dikomunikasikan kembali kepada dprd sebelum dilakukan evaluasi ke gubernur. b. Terhadap kondisi jalan provinsi seperti ruas jalan wakul yang merupakan jalan akses ke rumah sakit, dan wakul menuju perempatan IPDN agar segera dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi sehingga ruas jalan tersebut dapat segera diperlebar dan diperbaiki.

c. Gedung serba guna yang saat ini ditempat oleh dinas perpustakaan dan kearsipan agar dikembalikan seperti fungsinya yang sediakala yaitu gedung serbaguna, sedangkan dinas perpustakaan dan kearsipan dapat menggunakan beberapa gedung eks OPD yang pindah ke komplek kantor bupati baru.

d. Dengan telah definitifnya 15 desa pemekaran baru, fraksi golkar meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah tapal batasnya. e. Terhadap ruas jalan yang belum diselesaikan seperti ruas jalan janapria-praya timur, dan montong gamang-janapria, agar dapat segera dituntaskan. demikian pula terhadap ruas jalan yang ada di sekitar ibukota kecamatan seperti ruas mantang-dasan baru agar segera ditingkatkan.

f.Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan ruas jalan menuju obyek wisata air terjun benang kelambu, yaitu ruas teratak-aikberik, agar segera diperlebar minimal bahu jalannya dirabat, mengingat saat ini ruas jalan tersebut sering dilalui oleh bis-bis pariwisata berukuran besar.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Tarip menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi, a. Mengharapkan agar desa beleke dapat ditetapkan menjadi desa wisata mengingat potensinya sangat besar mengingat desa beleke sudah lama dikenal di dunia internasional sebagai daerah pengerajin rotan dan ketak, b. Mengharapkan agar nasib petani diperhatikan terutama saat memasuki musim tanam utama baik dari segi kesediaan pupuk yang acapkali menjadi permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya.

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Lalu Sunting Mentas menyatakan bahwa fraksi PPP setuju dengan catatan agar dalam pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kabupaten lombok tengah sehingga tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan.

5. Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Adi Bagus Karya Putra, menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar pemerintah daerah memberikan dukungan kepada para atlet kita yang akan mengharumkan nama baik kabupaten lombok tengah di ajang porprov NTB. selain itu, untuk menjaga keindahan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, fraksi partai demokrat meminta pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemeliharaan secara rutin terhadap pohon pohon yang berada di ruas-ruas jalan strategis.

6. Fraksi PKS disampaikan oleh H.Ahmad Supli, SH, menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi, a. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan beberapa ruas jalan belum tersentuh program pen seperti ruas jalan rabitah-mantang, jalan wakul-telagawaru, aik are-labulie, puyung-sukarare-labulie, gerunung-kwangrundun serta ruas-ruas jalan lainnya yang menjadi akses utama masyarakat.

Terhadap komitmen yang berkaitan dengan pokir 2022 dan pokir 2023 hendaknya dilaksanakan secara konsisten, mengingat program kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sangat dibutuhkan. c. Fraksi PKS mendukung pemda untuk melakukan komunikasi dengan pemprov terkait ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten Lombok Tengah untuk dapat segera ditingkatkan dengan melakukan pelebaran dan pengaspalan ulang.

7.Fraksi PBB. disampaikan oleh Legewarman, S.Ip, menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi, a. Fraksi PBB memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah daerah agar seluruh program kegiatan yang telah dituangkan pada apbd tahun anggaran 2022, dapat seluruhnya dilaksanakan dan berharap tidak ada program yang menjadi beban di tahun anggaran berikutnya. b. Fraksi PBB meminta kepada pemda untuk memperhatikan nasib petani tembakau khususnya terhadap aspek nilai jual tembakau dengan melakukan komunikasi dengan perusahaan tembakau yang menyerap hasil produksi para petani. hal ini menjadi penting kami sampaikan karena saat ini petani tembakau tidak lagi mendapatkan pupuk bersubsidi, hal ini tentu saja berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. fraksi pbb berharap dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan tembakau, akan terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara petani dan perusahaan tembakau.

8. Fraksi Nasdem Perjuangan disampaikan oleh H.Lalu Wiraksa M. B.Sc., S.Ip., MM, menyatakan setuju dengan dengan catatan dan rekomendasi, a.Fraksi Nasdem Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengupayakan stand UMKM Lombok Tengah berada di dalam area sirkuit mandalika. fraksi nasdem perjuangan berharap dalam pelaksanaan event internasional selanjutnya seperti WSBK dan MotoGP, UMKM Lombok Tengah dapat berperan lebih besar dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Fraksi Nasdem Perjuangan berharap pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan ITDC guna mengantisipasi persoalan banjir yang menimpa masyarakat di sekitar mandalika, terutama di saat memasuki musim penghujan seperti saat ini.

c. Fraksi Nasdem Perjuangan meminta kepada dinas lingkungan hidup untuk memperhatikan persoalan sampah yang ada di desa-desa karena saat ini dinas lingkungan hidup hanya fokus menangani sampah di dalam kota praya.

9. Fraksi Amanat Nurani Berkarya disampaikan oleh Yasir Amrillah, S.Pd, menyatakan setuju dengan harapan semoga kedepannya hal-hal yang menjadi catatan kekurangan selama pembahasan apbd tahun anggaran 2023, tidak terulang kembali pada pembahasan anggaran yang akan datang.

Dimana dari 9 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, seluruh fraksi-fraksi yang duduk di dalam badan anggaran menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Terkait hal tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, berdasarkan atas laporan terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan hasil disetujui oleh Anggota DPRD Loteng.

Sementara itu Bupati Loteng , H. Lalu Pathul Bahri yang menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya raperda APBD tahun 2023 tersebut. “Alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita telah melewati sebuah proses untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah agar pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023 kita semua sadar dalam perjalanan pembahasan Ranperda ini sangat menguras tenaga sekaligus enerji dan pikiran yang kita miliki namun semua itu mengindikasikan sikap empati dan tanggung jawab kita terhadap kesinambungan proses pembangunan yang ada di Kabupaten,”ucapnya

Menurutnya tentunya dengan kerja keras dan sungguh-sungguhan ingin memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan penyempurnaan Ranperda tersebut dimana keputusan DPRD tersebut sangatlah sangat membangun harmonisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah hubungan baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan akan bekerja keras terhadap percepatan pencapaian kemajuan daerah, masyarakat secara keseluruhan dan yakin pendapat indahnya kebersamaan. (ADV)