News86 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menghadiri dan memberikan pembekalan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan tema “Membangun Kewirausahan Mandiri Berbasis Moderasi Beragama”, bertempat di Auditorium UIN Mataram, Rabu (29/06).

Dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Barat ditunjuk langsung sebagai Narasumber didampingi oleh Rektor UIN Mataram dan Ketua LP2M UIN Mataram.

Dalam kesempatan itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan pada umumnya Provinsi NTB menaruh harapan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram peserta Kuliah Kerja Partisipasif (KKP) di Lobar maupun daerah lain agar dapat menyalurkan ilmu yang dimiliki sehingga program pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat.

Ia juga percaya mahasiswa memiliki pemahaman intelektual yang lebih sehingga momen ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan program pemerintah di manapun ditempatkan.

Salah satu isu nasional yang terus digalakkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yakni penekanan angka kasus stunting.

“Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya,” ujar bupati.

Stunting, lanjutnya, bukan hanya menyerang fisik anak. Penderita stunting memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Termasuk sangat berisiko terkena penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung dan diabetes.

“Lombok Barat tahun 2024 harus bebas stunting. Termasuk angka pernikahan dini. Silahkan dorong dan beri pengetahuan tentang itu agar masyarakat mau melakukannya,” pesannya.

Bupati menyebut, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab anak kurang gizi. Usia ayah dan ibu yang masih terlampau muda, belum memiliki cukup ilmu mengenai asupan gizi bayi, serta kestabilan emosi dan finansial untuk membesarkan anak membuat risiko stunting menjadi lebih besar.

BACA JUGA  Apel Pagi Di RSUD Praya Bupati Loteng,Banyak Temukan Pelayanan,Kebersihan dan Fasilitas tidak Terurus

“Umur laki-laki menikah harus 23 tahun sedangkan perempuan 21 tahun. Namun nyatanya di masyarakat banyak yang menikah di bawah umur,” ujar Fauzan.

Pemkab Lobar sendiri telah mampu menekan angka pernikahan dini hingga 26 persen pada 2018 melalui berbagai intervensi program. Salah satu upaya yang dilakukan dengan program Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak).

Gamak, merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Pemkab Lombok Barat dengan tujuan untuk merespon isu perkawinan anak yang sangat tinggi di Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Lombok Barat. Dan program ini sudah masuk nasional.

“Tolong disampaikan nanti di masyarakat,“ katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.