News86 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menerima kunjungan Kerja Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) dan Perwakilan Komnas Perlindungan Perempuan, beserta rombongan, bertempat di Ruang Jayengrana, Kantor Bupati Lobar. Selasa (07/06).

Dalam kesempatan tersebut,Bupati H. Fauzan Khalid didampingi Sekertaris Daerah,Ketua Baznas, Ketua FKUB, dan para Kepala OPD terkait.

Kedatangan Kedeputian V KSP RI dan rombongan ke Lombok Barat dalam rangka audiensi dengan Bupati Lombok Barat sekaligus terkait kasus konflik yang terjadi di Desa Mareje.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan atas kunjungan yang dilakukan.

Bupati juga memuji soliditas luar biasa dari MUI, FKUB, BAZNAS dan ormas-ormas yang lain mulai dari Covid itu luar biasa.

“Bahkan saya sering ditelepon sama bupati lain yang ada di NTB ini hanya sekedar bertanya bagaimana caranya seperti MUI, FKUB dan lainnya ada masalah langsung semuanya ikut turun,” kata bupati bangga.

“Termasuk waktu Covid yang sangat membantu kami di Lombok Barat.

Disampaikan bupati, potret toleransi yang ada di Lombok Barat kaitannya dengan kegiatan Perang Topat tahun ini ingin mengundang Kepala Staff Kepresidenan karena event Perang Topat di Lombok Barat ini melibatkan dua agama sebagai simbol perdamaian antara Umat Hindu dan Islam.

“Sejak prosesi awal sampai dengan akhir Islam sama Hindu dan keseluruhan profesinya itu betul-betul mencerminkan toleransi,” ujarnya.

Oleh Karena itu, bupati berharap agar event ini bisa kita sebagai simbol-simbol dari Lombok Barat untuk Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa kegiatannya lebih nasional dengan bantuan Kementerian Agama dan Kantor Staff Kepresidenan,” harapnya.

Di akhir sambutanya ia menyatakan komitmen semua untuk menjaga Lombok Barat ini dari segala bentuk intoleransi.

BACA JUGA  Bupati Pathul Jenguk Pasien RSUD,Beri Semangat dan Bingkisan Buka Puasa

Di tempat yang sama Rumadi Ahmad selaku Tenaga Ahli Utama KSP RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bupati dan semua yang terlibat untuk mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi konflik tersebut.

“Karena banyak kasus keagamaan di Indonsia ini sampai berlarut-larut karena cara meresponnya salah dan kami melihat di Kasus Mareje ini semua tokoh-tokoh ikut terlibat,” pujinya.

“Oleh karena itu tentu kami di Staf Kepresidenan kalau ada persoalan-persolan seperti ini kami bisa jawab yang ini sebenarnya yang terjadi di daerah tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya ia berharap bisa berkomunikasi dengan teman-teman Agama Budha yang ada di Desa Mereje supaya persoalan ini tidak menjalar ke tempat atau daerah lain dan semua legowo dan tidak akan pernah mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi karena ini bagian pembelajaran untuk semua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.