Hari Ini Konferensi Wilayah V NTB Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Di Gelar

News 86 – Konfrensi Wilayah V Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Legi,Sabtu (27/11/2021) resmi di buka.

Kegiatan konfrensi wilayah yang dihadiri langsung staf ahli bidang sosial pemerintah provinsi NTB, Ketua Umum PP IPPAT,Ketua MKP IPPAT dan PLH Ketua pengwil NTB.

Kegiatan dengan tema ” Meneguhkan oliditas anggota serta nenguatkan sinergitas dengan PP IPPAT dan instansi mitra PPAT dalam pelaksanaan tugas jabatan PPAT yang profesional untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

” Konfrensi wilayah V pengurus IPPAT NTB ini ada keterlambatan kurang lebih dua bulan dari jadwal yang sudah di tentukan pusat.Namun kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada hari ini,”Hal tersebut di sampaikan PLH Ketua Pengwil NTB H Muhamad Aroman saat memberikan sambutan pembukaan Konferwil V Pengwil IPPAT NTB

Lebih lanjut,untuk anggota kita yang di NTB saat ini sudah cukup besar sebanyak 263 anggota,artinya anggota sudah besar dan potensinya posistif dan negatifnya besar.

“Dalam kegiatan ini kita akan membentuk pengurus yang bisa menaungi anggota yang sudah besar ini untuk lebih baik kedepan,”jelasnya.

Muhamad Aroman juga menambahkan IPPAT saat ini peran atau kontribusinya cukup besar untuk pendapatan asli daerah (PAD) karena anggota kita ini anggota yang langsung turun ke lapangan dan memperoleh pengumpulan pajak.ungkapnya

Sementara itu,Ketua Umum
PP IPPAT Dr.Hapendi Harahap SH.MH menyampaikan,Konferensi wilayah adalah amanah dari angaraan dasar dan anggaran rumah tangga,pengurus wilayah IPPAT NTB memilih tema tersebut tentu membuat kita berbangga hati,akhirnya apa yang kita lakukan itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat,

“tugas kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu pemerintah menghitung dan kemudian memastikan bahwa pebayaran pajak BPHPD dibayar sesuai perundang-undangan” jelasnya.

Lebih lanjut,saat ini status pegurus pusat adalah yang terkuat dan tersolid sepanjang sejarah IPPAT dan saat ini juga status PP IPPAT telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham sejak tanggal 10 September 2021 kemarin.Pengurusan kita sudah sah dan disetujui pemerintah sudah tercatat di Kemeterian Hukum dan Ham RI.

“Setelah mendapatkan status yang sah dari Pemerintah kemudian telah dikukuhkan oleh Menteri pada tangga 14 agustus kemrin,”terangnya.

Sedangkan,sambutan Gubenur NTB yang di bacakan Staf ahli Bidang Sosial Pemerintah Provinsi NTB Wirajaya menyampaikan,
Konferwil ke V IPPAT NTB kali ini tentunya di harapkan dan tidak hanya akan membawa organisasi ini ke arah yang lebih maju lagi, namun juga sebagai ajang untuk mengevaluasi berbagai isu penting terkait peran strategis IPPAT NTB untuk ikut serta menyelesaikan berbagi permaslahan pertanahan di NTB.

“Kasus atau permasalahan yang sering di hadapi kantor Notaris atau di IPPAT lebih dari 80 persen adalah terkait masalah pertanahan,di samping itu nanti juga akan lebih komplek dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis,”katanya.

Saat ini kita dengar kasus sengketa tanah yang muncul akibat laporan kasus yang terjadi dari lingkungan satu kerabat bahkan saudara kandung dan orang tua sendiri,kemudian masyarakat kita kan kehilangan kepercayaan diri untuk lebih mengedepankan musyawarah mupakat sengketa tanahnya lebih mengedepankan ego dan logika seakan-akan lupa mengedepankan nurani.

Karena itu dalam konteks ini IPPAT NTB sebagai wadah dan menghimpun dan berkomunikasinya para pejabat pembuat akta tanah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih dalam menghadapi sengketa tanah.

Ditambahkannya,Pengurus IPPAT dituntut untuk melakukan perubahan menciptakan inovasi berbagai tantangan kedepan di perlukan kepekaan kemampuan terobosan dan inovasi demi kepentingan peningkatan pelayanan dan pengetahuan hukum pertanahan.

” Berharap Konferwil ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik dan ususlan-ususlan kongkrit dapat di pertanggung jawabkan aspek ilmiahnya dan menjadi kebijakan pemerintah dalam bidang penyelenggaran hukum pertanahan sebagai tema yang diangkat pada konferwil kali ini,”harapnya.