News86 – Hari ini Senin (08/11) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda “Penyampaian dan penjelasan pemda tetang peraturan daerah tentang Apbd Tahun Anggaran 2022.

Sidang paripuran yang dipimpin Ketua DPRD HM.Tauhid dan dihadiri Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri dan Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD.

Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.Nota keuangan rancangan APBD merupakan satu kesatuan dokumen rencana anggaran daerah dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Nota keuangan merupakan dokumen anggaran yang berisi uraian atau penjelasan atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam angka-angka pada rancangan APBD untuk memberikan gambaran/deskripsi terhadap formulasi dan skema rancangan APBD guna memudahkan untuk dipahami dan memberikan informasi yang lebih jelas,serta bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan Pencanggaran,terutama hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah,kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah,kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, serta rencana program,kegiatan dan sub kegiatan di dalam APBD. Sedangkan APBD itu sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dprd yang ditetapkan dengan peraturan daerah,.jelasnya.

Bupati juga meyampaikan,APBD memegang peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah yang telah dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.APBD selain memiliki fungsi otorisasi,perencanaan dan pengawasan,APBD juga memiliki fungsi alokasi,distribusi serta stabilisasi.Keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, akan dirasakan masyarakat apabila pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan publik yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efisien, efektif,relevan,ekonomis dan akuntabiliti.ungkap Bupati

Lebih jauh Bupati mengatakan,pada rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022,disusun berdasarkan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan telah dilakukan penyesuaian terhadap besaran target pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti terbitnya surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK /2021 tertanggal 1 Oktober 2021,perihal
penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan data degan (TKDD ) Tahun Anggaran 2022,serta penyesuaian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Ntb untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2021,tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022,juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2022 yang mengusung tema “pemulihan ekonomi Daerah didukung Sdm berkualitas dan unggul,serta infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan” yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:
1) Penguatan harmony sosial dan stabilitas keamanan;
2) Meningkatkan Sdm berkualitas dan unggul;
3) Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja;
4) Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5) Pengembangan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan;

6) Peningkatan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Rumusan tema pembangunan dan prioritas pembangunan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan sebagian besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah,terutama tuntutan pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan akses layanan publik, percepatan pengurangan kemiskinan,dan percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia,akan diupayakan melalui perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam rancangan APBD tahun Anggaran 2022 memasuki pelaksanaan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026.

Melalui rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama,tentunya semua tuntutan masyarakat tersebut diharapkan dapat terwujud, meskipun di tengah kondisi keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah.Namun,seiring dengan keberhasilan program vaksinasi dan Ppkm dalam penurunan kasus covid-19,serta pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan menyambut digelarya penyelenggaraan Motogp di Sirkuit Mandalika pada Tahun 2022,diharapkan mampu mendongkrak peningkatan kemampuan keuangan daerah dan menjadi tonggak pemulihan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan,gambaran umum rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022,dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Pendapatan daerah pada rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022,setelah dilakukan penyesuaian terhadap,Kebijakan besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK /2021,perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, serta penyesuaian besaran pendapatan transfer bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2022, termasuk penyesuaian pendapatan hibah pemerintah pusat, maka secara total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.2.173.873.522.495 (dua triliun seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), meliputi 

  1. Pendapatan asli daerah
    Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.219.859.390.478 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp.14.196.578.345 (Empat Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari target pendapatan asli daerah pada perubahan Apbd Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 205.662.812.133 (Dua Ratus Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Potensi peningkatan target pendapatan asli daerah terutama bersumber dari sektor pajak daerah seperti pajak hotel, pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB ). Sedangkan potensi peningkatan target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah antara lain bersumber dari retribusi    pelayanan, kesehatan,  retribusi
    Pelayanan pasar, retribusi pengujian
    Kendaraan bermotor, retribusi pemakaian Kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
  2. Pendapatan Transfer
    Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pada rancangan Apbd     Tahun  Anggaran  2022 Sebesar (Satu Triliun Sembilan Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar Rp .84.855.966.676 (delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dari target
    pendapatan transfer pada perubahan Apbd tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 1.826.886.203.087 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).
BACA JUGA  Minta Pemda Loteng Buatkan Gedung Seni Budaya H.L.Ahmad Rumiawan Ini Sangat Penting

Peningkatan besaran target pendapatan transfer tersebut, sebagian besar diakibatkan adanya perubahan kebijakan pola penganggaran pendapatan dana bos untuk satuan pendidikan dasar    bagi kabupaten/kota, yang semula,dianggarkan melalui pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, dialihkan ke pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus non fisik,yang merupakan bagian dari dana transfer khusus pada dana perimbangan.

Pendapatan transfer pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, terdiri dari:
A) pendapatan transfer pemerintah pusat target pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2022,setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK /2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke  daerah dan dana desa (TKTD) Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.1.810.749.170.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh  Puluh  Ribu Rupiah)  yang bersumber Dari,1) dana perimbangan sebesar Rp.1.599.061.870.000 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),meliputi:
(a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.81.600.745.000 (delapan puluh satu miliar enam ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).(b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.939.405.513.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliarempat ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).(c) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp.230.778.743.000 (dua ratus tiga puluh Miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).(d) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp.347.276.869.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

2) Dana Insentif Daerah sebesar Rp.9.347.274.000 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan

3) Dana Desa Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp .202.340.026.000 (dua ratus dua miliar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu rupiah).

B) pendapatan transfer antar daerah Target pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2022, bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi sebesar Rp.100.992.999.763 (seratus miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah provinsi nusa tenggara barat untuk kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022.Besaran target pendapatan bagi hasil pajak tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp . 9.739.362.238 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari target yang tertuang dalam kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022.

  1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp.42.271.962.254 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), meliputi:

A) pendapatan hibah sebesar rp.7.102.000.000 (tujuh miliar seratus dua juta rupiah), terdiri dari: pendapatan hibah dari pemerintah pusat (hibah ipdmip dan hibah air minum perdesaan) serta sumbangan pihak ketiga.
B) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebesar rp.35.169.962.254 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jkn pada fktp non blud.
Besaran target pendapatan daerah yang dianggarkan pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, telah didasarkan pada penetapan target yang terukur dan didasarkan atas regulasi yang mendasarinya secara realistis.Di dalam upaya pencapaianrealisasinya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi,terutama berbagai aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan makro ekonomi pada tahun 2022 mendatang.

Dalam sidang paripurna ini juga kami sampaikan rencana anggaran belanja daerah pada rancangan apbd kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, sebagai berikut,Belanja daerah kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan potensi pendapatan daerah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pagu anggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar rp.2.353.873.522.495 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp.35.360.113.762) (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 yaitu sebesar rp.2.389.233.636.257 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah). Pagu anggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, meliputi: belanja operasi sebesar rp.1.646.060.446.887 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar enam Puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah); belanja modal sebesar rp.324.584.684.760 (tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); belanja tidak terduga sebesar Rp.23.132.225.319 (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan belanja transfer sebesar Rp.360.096.165.529 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
Strategi,arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah di kabupaten Lombok Tengah

BACA JUGA  Debat Terahir Paket Maiq Meres Tak Ubah Bawahan Dan Atasan

Untuk  tahun anggaran 2022,    meliputi Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB,mengupayakan peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik,menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas agar dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah,dan menitik beratkan alokasi belanja daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pengalokasian anggaran belanja daerah pada rancangan apbd kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 yang telah diselaraskan dengan besaran penyesuaian perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022,tetap diarahkan untuk upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan, termasuk dukungan terhadap upaya pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Selain itu,belanja daerah juga menitikberatkan pada pemenuhan belanja urusan pemerintah daerah,yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (mandatory spending),dan pengalokasian belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat diarahkan penggunaannya (earmaking), serta upaya pemenuhan belanja wajib lainnya yang diamanatkan pemerintah pusat. Penganggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, didasarkan pula atas perkembangan isu-isu strategis, terutama pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan     menyambut digelarnya Penyelenggaraan event Motogp.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber pendanaan akibat adanya penyesuaian atas besaran pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, menyebabkan belanja yang telah dianggarkan harus dilakukan rasionalisasi, sehingga kebutuhan pendanaan dalam perencanaan penganggaran dari masing-masing OPD dan pemenuhan kebutuhan belanja yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka upaya pencapaian target RPJMD, termasuk tuntutan pemenuhan kebutuhan belanja atas kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) ) belum dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk memenuhi belanja atas perolehan pendapatan transfer yang sebagian besar bersifat diarahkan.

  1. jPendapatan asli daerah
    Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.219.859.390.478 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp.14.196.578.345 (Empat Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari target pendapatan asli daerah pada perubahan Apbd Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 205.662.812.133 (Dua Ratus Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Potensi peningkatan target pendapatan asli daerah terutama bersumber dari sektor pajak daerah seperti pajak hotel, pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB ). Sedangkan potensi peningkatan target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah antara lain bersumber dari retribusi    pelayanan, kesehatan,  retribusi
    Pelayanan pasar, retribusi pengujian
    Kendaraan bermotor, retribusi pemakaian Kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
  2. Pendapatan Transfer
    Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pada rancangan Apbd     Tahun  Anggaran  2022 Sebesar (Satu Triliun Sembilan Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar Rp .84.855.966.676 (delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dari target
    pendapatan transfer pada perubahan Apbd tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 1.826.886.203.087 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Peningkatan besaran target pendapatan transfer tersebut, sebagian besar diakibatkan adanya perubahan kebijakan pola penganggaran pendapatan dana bos untuk satuan pendidikan dasar    bagi kabupaten/kota, yang semula,
dianggarkan melalui pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, dialihkan ke pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus non fisik, yang merupakan bagian dari dana transfer khusus pada dana perimbangan.
Pendapatan transfer pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, terdiri dari:
A) pendapatan transfer pemerintah pusat target pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2022, setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK /2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke  daerah dan dana desa (TKTD) Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.1.810.749.170.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh  Puluh  Ribu Rupiah)  yang bersumber
Dari, 1) dana perimbangan sebesar Rp.1.599.061.870.000 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), meliputi:
(a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.81.600.745.000 (delapan puluh satu miliar enam ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.939.405.513.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar
empat ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

(c) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp.230.778.743.000 (dua ratus tiga puluh Miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(d) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp.347.276.869.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

2) Dana Insentif Daerah sebesar Rp.9.347.274.000 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan

3) Dana Desa Tahun  Anggaran 2022 sebesar Rp .202.340.026.000 (dua ratus dua miliar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu rupiah).

B) pendapatan transfer antar daerah Target pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2022, bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi sebesar Rp.100.992.999.763 (seratus miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah provinsi nusa tenggara barat untuk kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022. Besaran target pendapatan bagi hasil pajak tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp . 9.739.362.238 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari target yang tertuang dalam kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022.

  1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp.42.271.962.254 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), meliputi:
BACA JUGA  Penandatanganan MoU Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)

A) pendapatan hibah sebesar rp.7.102.000.000 (tujuh miliar seratus dua juta rupiah), terdiri dari: pendapatan hibah dari pemerintah pusat (hibah ipdmip dan hibah air minum perdesaan) serta sumbangan pihak ketiga.
B) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebesar rp.35.169.962.254 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jkn pada fktp non blud.
Besaran target pendapatan daerah yang dianggarkan pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, telah didasarkan pada penetapan target yang terukur dan didasarkan atas regulasi yang mendasarinya secara realistis. Di dalam upaya pencapaian

realisasinya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi, terutama berbagai aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan makro ekonomi pada tahun 2022 mendatang.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya kami sampaikan rencana anggaran belanja daerah pada rancangan apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022, sebagai berikut, Belanja daerah kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan potensi pendapatan daerah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pagu anggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar rp.2.353.873.522.495 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp.35.360.113.762) (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 yaitu sebesar rp.2.389.233.636.257 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah). Pagu anggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, meliputi: belanja operasi sebesar rp.1.646.060.446.887 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar enam
Puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah); belanja modal sebesar rp.324.584.684.760 (tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); belanja tidak terduga sebesar rp.23.132.225.319 (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan belanja transfer sebesar rp.360.096.165.529 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah di kabupaten lombok tengah

tengah tahun anggaran 2022 yang telah diselaraskan dengan besaran penyesuaian perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022, tetap diarahkan untuk upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan

Penggunaannya (Earmarked) dan bersifat mandatory Step/0//C atau dana yang peruntukannya sudah diatur oleh undang- undang serta kewajiban belanja lainnya yang diamanatkan pemerintah pusat dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), bersumber dari rencana penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah dari PT . Sarana Multi Infrastruktur (persero), sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah kabupaten lombok tengah.

Sedangkan kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan pada rancangan Apbd Kabupaten Lombok  Tengah  Tahun  Anggaran  2022  sebesar
Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Penjelasan lebih terinci dan lengkap tertuang dalam dokumen nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang Apbd Tahun Anggaran 2022. Terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dprd Kabupaten Lombok Tengah di tingkat Badan Anggaran, dengan harapan semoga rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022 yang akan ditetapkan nantinya, dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya Lombok Tengah “Bersatu jaya” (beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya).
Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah nota keuangan rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan kepada DPRD , maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kembali dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022, tanpa perlu melakukan perubahan nota kesepakatan kebijakan umum Apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara Apbd Tahun Anggaran 2022, maupun perubahan nota keuangan rancangan Apbd Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan dalam hal perubahan kebijakan terjadi setelah peraturan daerah tentang APBD, Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, dan terdapat peraturan  khusus di  dalam  ketentuan yang
Berlaku,maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.tutup Bupati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.