News86 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Lombok Tengah hari ini Rabu (28/07) menggelar sidang paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD M.Tauhid dan didampingi Wakil Ketua H.Lalu.Ahmad Rumiawan.H.Lalu.Sarjana dan HM.Mayuki.di hadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah serta Sekda Lalu Firman Wijaya.

Legewarman Juru Bicara Fraksi Partai Bulan Bintang dalam pandangan umum fraksi nya mengatakan,Beberapa persoalan penting dalam 5 tahun Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah,adalah angka kemiskinan yang masih tinggi (13,44%) diatas angka kemiskinan Nasional. 

Pendidikan dan Kesehatan juga masih harus menjadi prioritas utama,masih adanya masyarakat Lombok Tengah yang buta huruf terutama pada kelompok masyarakat perempuan yang sangat jauh perbandingan prosentasenya dengan laki laki (10,79%), lama sekolah yang masih di angka 6,28 dibawah propinsi,begitu juga dengan IPM Kabupaten Lombok Tengah yang masih berkisar di angka 66,43, walaupaun ada peningkatan tapi masih tetap lebih rendah di bandingkan dengan provinsi, belum lagi masalah sarana dan prasarana pendidikan masih banyak yang belum memadai.

Lebih lanjut Lege mengatakan,permasalahan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dunia pendidikan adalah terkait kesejahteraan GTT yang sudah sekian tahun kita selalu melupakan nasibnya,  padahal kesejahteraan mereka adalah salah satu penunjang keberhasilan dunia pendidikan.

Begitu juga dengan masalah kesehatan,masih tingginya angka kematian ibu dan bayi,kasus stunting yang masih tinggi, belum memadainya jumlah Pukesmas dengan prosentase jumlah penduduk,masih kurangnya tempat tidur RSUD dan puskesmas bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Lombok Tengah,belum lengkapnya tenaga Dokter spedialis di RSUD dan dokter di puskesmas tapi disatu sisi masih tingginya tenaga medis yang berstatus sebagai tenaga magang dan sukarela,meningkatnya kasus HIV/AIDS setiap tahun (Tahun 2020 mencapai 26,08% dari 18,76% di tahun 2016) dan masih banyak lagi kasus kasus lainnya.kata Lege.


Sedangkan,Fraksi Gerindra dengan Jubir mengatakan,Kabupaten Lombok Tengah angka kemiskinan dalam rasio dan pemerataan infrastruktur yang tidak merata,menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD. bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut termasuk kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang merupakan epicentrum pariwisata dipulau Lombok, bahkan Nasional dan Internasional.ini yang penjadi catatan dari fraksi Gerindra.

BACA JUGA  Tebar Virus Tema HAB Ke 75 Indonesia Rukun,Kakanwil Kemenag NTB Lepas Pasukan Kirab Pataka

Jubir Fraksi PKB dalam pandangan fraksi mengatakan,sisi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dimana target penerimaan PAD selama 5 tahun ditargetkan hanya tumbuh sebesar 136,8 milyar dari kondisi awal tahun 2020 sebesar Rp.206.419.405.625,90 menjadi sebesar Rp.343.301.078.059 ditahun 2026.Besaran target PAD ini, hanya kurang sedikit dari target PAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 yang sebesar 293 milyar.

Menurutnya,besaran target PAD ini sama sekali tidak menggambarkan optimisme yang tinggi terhadap keberadaan mega proyek Mandalika yang selalu digaung-gaungkan akan membawa masyarakat Lombok Tengah menjadi menjadi lebih sejahtera atau jangan-jangan, KEK Mandalika ini memang tidak mempunyai kontribusi apa-apa bagi daerah kita?” tanyanya

Sementara Fraksi Golkar dengan Juru Bicara LM.Iqbal mengatakan,rencana pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai amanat UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi :Rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RPJPD ) yang memuat kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun Rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 5 tahun.
Rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) untuk jangka waktu 1 tahun.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan,dokumen perencanaan pembangunan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan propinsi.

Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten pada saat pergantian kepala daerah adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ). RPJMD mempunyai kedudukan dan pungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manejemen pembangunan daerah setiap tahun, selama 5 tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan fisi pembangunan daerah. Menurut UU n0 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pasal 5 ayat 2, yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari fisi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN ). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersipat indikatif.

BACA JUGA  Kanit Turjawali Satlantas Polres Lombok Tengah Ipda I Ketut Arnawa bersama anggota melaksanakan Patroli sekaligus memberikan pencerahan Kamseltibcar Lantas

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 harus memperhatikan dan bersinergi dengan RPJMN dan RPJMD propinsi NTB. Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan dikabupaten lombok tengah, penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 harus berpedoman pada RPJPD kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 hususnya pada tahap pembangunan 5 tahunan III. Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah:Pendekatan Teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Pendekatan parsitipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan ( Stake Holders ).Pendekatan politik, dalam penyusunan RPJMD adalah upaya menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kompanye dimasukkan kedalam rancangan RPJMD.Pendekatan botton up dan top down, dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.tutupnya

Sementara itu,Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Andi Mardan menyampaikan,RPJMD mencerminkan dan merepresentasikan anatomi yang utuh tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersumber pada semua aspek.rangka mewujudkan dan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,sasaran,strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tentunya dengan berpedoman pada RPJPD Loteng dengan memperhatikan RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMN. Karena itu,dalam rangka mewujudkan perencanaan tersebut kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan,pendapat,saran dan permohonan,diantaranya, meminta agar hendaknya RPJMD disusun berdasarkan data dan riset yang komprehensif dan mendalam.Termasuk didalamnya masa transisi di masa pandemi Covid-19.

Selain itu,hendaknya Pemda memperhatikan aspek keterpurukan ekonomi rakyat Loteng,serta dinamika nasional dan global.Dari fraksi mengajak semua pihak secara bersama-sama untuk lebih kreatif,inovatif, humanis dan bertekad tinggi dan berjibaku untuk optimalisasi kinerja dalam rangka mewujudkan potensi anggaran pendapatan.Baik yang bersumber pada PAD, Propinsi maupun Pusat.Berharap agar RPJMD tahun 2021-2026 dapat terwujud dengan baik.

BACA JUGA  Waasops Panglima TNI Hari Ini Kunjungi Kodim 1620 Loteng dan Pantau Langsung Progres TMMD Ke-111

Lebih lanjut,Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar dalam penyusunan RPJMD juga harus mempertimbangkan aspek button up yang berbasis kebutuhan kecamatan dan desa/kelurahan melalui road map yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD,” pintanya.

H.Ahmad Supli SH juru bicara fraksi PKS mengatakan,setuju untuk penanganan covid 19 ditekankan pada pelayanan yang baik kepada masyarakat.Berikan masyarakat tersenyum,jangan masyarakat diresahkan.Focus saja kita pada penanganan dan perbaikan layanan kesehatan. Masyarakat enjoy untuk datang ke pusat-pusat layanan masyarakat dan kita sebagai pelayan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat kita” ungkapnya. 

Ditambahkan H.Supli,ketika masyarakat akhirnya diagnose dokter dinyatakan positif terdampak covid 19 maka adalah kewajiban semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik,agar masyarakat yang datang tadinya sakit,pulang dengan tersenyum penuh optimis akan masa depannya. 

“kami ingin mengutip pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH. Mifathul Ahyar yang menyatakan : “saya merasa, kita kurang bersandar kepada Allah SWT pada saat mengatasi covid 19 ini,kita hanya berkutat pada PPKM,berkutat pada vaksin, tidak ada nuansa himbauan, Taqorruban ilalloh,penanganan covid 19 tidak akan berhasil tanpa disertai memohon dan taubatan nashuha kepada Alloh SWT.” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.