News86 – Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah,maka pada hari ini Rabu (16/06) Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, menindaklanjuti dengan mengadakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2020 di ruang rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah,Muhamad Tauhid SIP menyampaikan,rapat paripurna hari dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini merupakan lanjutan dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD,pengolahan kearsipan dan kabupaten layak anak tahun anggaran 2020 yang Nota Keuangannya telah disampaikan Bupati Lombok Tengah pada Rapat Paripurna hari Senin (14/06) kemarin.

Adapun penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Lombok Tengah yang dimulai dari Fraksi Gerindra,Fraksi Golkar,Fraksi PKB, Fraksi PPP,Fraksi Demokrat,Fraksi PKS,Fraksi PBB dan yang terahir Fraksi PAN Berkarya yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing.

Juru bicara dari Partai Gerindra, Rusmat SH menyampaikan,bahwa Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi- tingginya atas prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI berturut-turut sampai 9 Kali dari sejak Tahun 2012.

Namun meskipun demikian Fraksi Gerindra mengingatkan kita semua agar kita jangan larut dalam eforia atas prestasi tersebut,mengingat bahwa predikat WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempuma dilaksanakan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi catatan-catatan BPK RI Perwakilan haruslah menjadi atensi serius kita bersama.

‘’sehingga pengelolaan keuangan daerah kedepannya dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas,efesien,efektif, transparan dan akuntabel,’’ ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang sudah dibahas dalam Perubahan KUA dan PPAS.

Selain itu pula Fraksi Gerindra meminta penjelasan,upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam neningkatkan PAD ditengah Pandemi covid 19 yang masih terjadi sampai saat ini,serta meminta penjelasan terkait dengan berkurangnya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang syah.

‘’Kemudian menanggapi tentang perkembangan Covid-19 di Lombok Tengah,kami dari Fraksi Gerindra  meminta penjelasan dari Pemerintah  Daerah,apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,serta kelanjutan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 setelah adanya kebijakan Refokusing 8 persen dan dari sumber dana mana saja alokasinya,’’ katanya.

Kemudian Pada pidato penyampian penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD)           Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan saudara Bupati Lombok Tengah dijelaskan bahwa penganggaran belanja bagi hasil       kepada Pemerintahan Desa mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.597.633.267 ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dna Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ) atau 0,49 % dari Target awal yang direncanakan.

Kami Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah pengurangan belanja tersebut sudah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintahan Desa di seluruh Lombok Tengah tidak mengalami hambatan atau kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa,mohon dijelaskan.

Selanjutnya terkait dengan      penjelasan Pemerintah  Daerah terhadap Ranperda tentang Penyelengaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Layak Anak,Kami dari Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya terhadap lahirnya 2 Ranperda tersebut,namun yang perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah adalah diikuti dengan pro kebijakan anggaran, dan melakukan sosialisasi Ranperda tersebut secara intensif kepada semua pihak utamanya penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat Lombok Tengah pada umumnya.

Kemudian dari Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya, Ratmina menyatakan,sehubungan dengan penyampian Saudara Bupati pada Rapat Paripuma Senin,14 Juni 2021 tentang tiga Ranperda tersebut telah kami simak dan cermati sebagai tindak lanjut dalam menjalankan Tupoksi Legislasi, kami dari Fraksi Demokrai menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Fraksi Demokrat mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah terkait yang dianggarkan tidak tercapainya Target Prendapatan Daerah, terealisasi sebesar 98,98 persen.

Selain itu,Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah terkait yang dianggarkan tidak tercapainya Target Belanja Daerah,terealisasi sebesar 96,53 persen. ‘’Kami pertanyakan kebijakan refokusing yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah covid-19,’’ ujarnya.

Pihaknya juga menyatakan Dalam Kondisi Covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini dan entah kapan akan berhenti, berpendapat dan mengajak kita semua wabil khusus Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dan pro kebijakan anggaran kepada masyarakat yang paling terdampak covid 19 yaitu masyarakat kecil menengah yang kempuannya terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dibatasi lagi aktifitas untuk semua masyarakat oleh kebijakan terkait covid 19 tersebut. Berikutnya terkait Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Kearsipan,Kami Fraksi Demokrat sangat mendukung atas usul tersebut untuk dijadikan Perda. Adapun pandangan masukan dan harapan kami Fraksi Demokrat dalam kondisi covid 19 saat ini,terasa sekali dampak langsung yang bisa kita lihat terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang intensif secara tatap muka langsung , tidak terasa sudah berjalan setahun lebih, kami khawatir dan wanti – wanti kondisi ini janganlah menjadi inoniok yang disebut dengan Generasi yang Hilang / Lose Generasion, Nauzubilah minzalik karena merekalah anak- anak emas kita kedepan yang diharapkan menjadi generasi penerus yang handal untuk melanjutkan kepemimpinan di daerah tercinta Kabupaten Lombok Tengah.

Begitu juga dengan adanya Perda Kearsipan kami harap kedepanya Kabupaten Lombok Tengah memiliki Bank Data untuk mendukung dan memudahkan pelayanan kepada semua pihak lebih – lebih kepada masyarakat.Oleh Karena itu dengan lahirnya perda tersebut kami Fraksi Demokrat mengajak pemerintah untuk menyediakan kebijakan anggaran yang berpihak secara porposional. ‘’Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembahasan ranperda tersebut agar memberi ruang pelibatan berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapatnya agar nantinya perda yang dimaksud dapat berguna, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kita semua serta sebelum ditetapkan menjadi perda hendaknya di lakukan sosialisasi atau uji publik agar masyarakat mengetahui, dapat memahami dan menaati akan keberadan perda untuk kemaslahatan kita semua,’’ ungkapnya.

Sementara Fraksi Amanat Nurani Berkarya,Ihwan Sutrisno menyatkan, sebelum kami menanggapi Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah dan jajarannya yang telah meriah penghargaan  predikat  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) untuk yang ke 9 kalinya  secara  berturut-turut,teriring harapan  dan doa dan semoga prestasi yang diraih ini tidak menjadikan kita dalam suasana euforia yang berlebihan karena apapun prestasi yang kita raih akan membawa konsekuensi beban untuk dipertanggungjawabkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

BACA JUGA  Dandim 1620/Lombok Tengah Bersama Forkopimda Keliling TPS Pantau Pilkades Serentak

Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Fraksi Amanat Nurani Berkarya menyoroti perkembangan beberapa indikator ekonomi makro seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran  terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018 sebesar 13,87 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 13,63 persen.

Walaupun secara umum Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah masih berada di bawah provinsi, namun Pemerintah Daerah hendaknya berupaya lebih kuat lagi untuk menekan angka kemiskinan sampai pada angka 1 digit melalui perencanaan penganggaran yang lebih memprioritaskan untuk penekanan angka kemiskinan.

Selanjutnya, terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Kearsipan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah, Fraksi kami sependapat bahwa Arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip pood government dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. institusi negara, termasuk pemerintahan daerah sebagai alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, senantiasa meir«erIukan arsip dalam setiap langkah kehidupannya. ‘’Terkait hal tersebut, paling tidak ada empat  kompoenen  utama yang terkait di dalamnya, yakni Pengorganisasian, SDM, Pelayanan dan Pendanaan. Keempat hal tersebut harus bersinergi dalam pengelolaan dan menumbuh kembangkan potensi kearsipan khususnya di daerah, untuk kebaikan di masa yang akan datang,’’ ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan Ranperda tentang Kabupaten Layak anak, Fraksi kami memandang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan maupun perkembangan peradaban manusia. Anak sebagai generasi muda menjadi salah satu tumpuan bangsa yang akan menghadapi persaingan global. Menciptakan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak merupakan hal penting guna menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan andal untuk menjawab tantangan zamannya.

Anak juga merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga.

Sedangkan Juru bicara Partai Bulan Bintang,Lege Warman menyatakan, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok tengah Karena kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sebanyak 9 kali atas pengelolaan Keuangan APBD.

Mempertahankan WTP membutuhkan ke a keras dan sinergi semua pihak. Karena itu, Fraksi PBB berharap Prestasi ini agar terus di jaga dan di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, Namun dibalik semua itu, Fraksi PBB mengingatkan bahwa yang lebih penting dari sekedar WTP adalah Perubahan secara masif dan real dari aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan agar kebutuhan mendasar masyarakat dapat terpenuhi dan terlayani secara baik dan professional, karena apalah artinya sebuah Penghargaan di atas kertas jika tidak di barengi dengan membaiknya penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakatnya.

Fraksi PBB mengambil kesimpulan yang demikian itu karena sampai dengan saat ini masih banyak terjadi keluhan keluhan ditengah-tengah masyarakat terkait dengan kine a aparaJpemerintahan di semua lininya. Sebagai contoh keluhan pelayanan di RSUD, Rubuhnya beberapa Gedung Sekolah, Potensi te adinya gagal panen dibeberapa wilayah, Petani Tembakau yang terpaksa harus menggunakan Es Balok dimasa penanamannya, penanganan sampah yang belum maksimal, kelangkaan Pupuk ketika dibutuhkan oleh Petani, Bantuan sosial yang sebagiannya masih tidak tepat sasaran, masih banyaknya temuan BPK terhadap pembangunan sarana dan prasarana, masih banyaknya asset asset daerah yang terbengkalai atau tidak terurus, IPM Lombok Tengah yang masih pada Posisi besar dari bawah,Pengerjaan Proyek Jalan Kabupaten dan Pengerjaan kegiatan kegiatan lainnya yang kwalitasnya sebagian tidak terlalu baik,masih maraknya kejadian kriminalitas ditengah tengah masyarakat dan lain sebagainya.

Oleh karenanya Fraksi PBB berharap kepada Pemerintah Daerah agar menselaraskan perestasi dalam hal Pengelolaan keuangan sehingga memperoleh Predikat WTP dengan Prestasi dalam kine a Pemenuhan kebutuhan masyarakat agar masalah-masalah seperti yang kami sebutkan diatas dapat teratasi atau minimal dapat dikurangi.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya H.Ihsan menyampaikan terimakasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020,Ranperda tentang Penyelenggaraan Kerasipan dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat Bupati Lombok Tengah atas berkenannya telah memenuhi tugas konstitusionalnya untuk menyampaikan Nota penjelasan terhadap ke-3 (Tiga) Ranperda tersebut pada forum Rapat Paripurna Tanggal 14 Juni 2021 yang lalu.

Berbagai rangkaian pembahasan Ranperda yang telah dan akan kita lalui bersama, merupakan wujud dari pelaksanaan Check and Balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Hal ini perlu kami kemukakan kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa sinergisitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah. Tantangan dan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks menuntut adanya pemerintahan yang responsif, baik dengan menyiapkan anggaran yang memadai maupun pembentukan berbagai regulasi daerah yang dipandang perlu.

Setelah mencermati dan mempelajari secara mendalam terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Fraksi kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 ini merupakan   sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Melalui dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kita dapat mengetahui sejauhmana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran. Laporan  pengelolaan keuangan daerah      tersebut sebenarnya dimaksudkan  untuk memenuhi kewajiban         pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya,agar  penyelenggaran pemerintahan daerah  berjalan lebih efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

BACA JUGA  Hari Ini Buku Politik Berjamaah Ahmad Ziadi Di Launching

Secara substantif, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, merupakan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK RI yang meliputi Laporan realisasi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kita patut bersyukur bahwa prestasi Pemerintahan Bupati Haji Suhaili Fadhil Thohir yang berhasil meraih 8 kali WTP secara berturut-turut, juga mampu dipertahankan oleh Pemrintah yang baru dibawah kepemimpinan Lalu Fathul Bahri-Nursiah. Prestasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras seluruh komponen daerah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas      keuangan  yang  disajikan sesuai      Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun demikian, Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin mengingatkan kita semua bahwa opini WTP, bukan berarti menjamin bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terjadi penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaannya mengingat tanggung jawab pemeriksa hanya terbatas pada opini yang diberikannya.

Dan juru bicara PKS,H.Sidik Mulana menyatakan, Terkait  Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, fraksi PKS Lombok Tengah memandang sebagai berikut : Tingkat kemandirian fiscal daerah kita masih kami rasakan sangat rendah, yaitu sebesar 9,84 persen dari total pendapatandaerah yang terealisasikan. Ini menandakan untuk menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah kita masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah harus segera menemukan cara dan program-program strategis yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dari waktu kewaktu kita berharap kemandirian fiskal kita terus bertambah.

Pemerintah Daerah Lombok Tengah harus melakukan evaluasi yang menyeluruh dan detail terhadap seluruh sumber pendapatan Asli Daerah, evaluasi meliputi semua elemen yang dapat mendorong peningkatan PAD beserta evaluasi titik-titik yang mungkin menjadi faktor kebocoran atau berkurangnya PAD kita. Bila perlu Pemerintah dapat mendirikan BUMD baru yang memiliki potensi pangsa pasar yang dapatmeningkatkan PAD kita.

Hal Iain  yang perlu dilakukan  evaluasi juga parkir,masih padahal dengan semakin banyaknya lahan-lahan parkir yang maka logikanya PAD kita bertambah.Tapi ini semakin berkurang.

Dalam Laporan Realisasi APBD 2020 pemerintah semestinya memberikan penjelasan yang lebih detail dan jelas terkait substansi tercapai tidaknya APBD yang direncanakan. Bukan sekedar menyampaikan jumlah tercapainya saja. Sehingga pihak pengguna atau pembaca laporan tersebut dapat lebih memahami kondisi keuangan daerah yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan berbagai masukan dan saran yang tepat bagi perbaikan kondisi keuangan daerah pada periode yang akan datang.

Selanjutnya terkait Ranperda Pengelolaan Kearsipan Kami Fraksi PKS Lombok Tengah sangat sepakat dengan ini karena pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi pemerintah. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada pemerintah daerah akan memberikan dukungannya bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya.

Kemudian Fraksi PPP juru bicaranya, H.Nursai menyatakan,Pemandangan Umum Fraksi PPP pada Penyampaian Penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;Pengelolaan Kearsipan;dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Rapat Paripuma ke-10 yang lalu. Dalam kesempatan ini pula tidak lupa Fraksi PPP Mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bekeja keras sehingga berhasil melakukan Penggolongan dan Kodifikasi barang milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 yang sangat berdampak terhadap ketepatan dan keakuratan penyajian nilai aset, sehingga mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-Nrut yang ke-9 kali dari BPK Republik Indonesia terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, semoga capaian tersebut dapat meneruskan dan mempertahankan sehingga mampu mendorong kembali dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada beberapa hal penting yang menurut Fraksi PPP menjadi prioritas untuk diperhatikan, antara lain Dari sisi Pendapatan Daemh yang berkaitan dengan estimasi dalam Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan di proyeksikan mengalami realisasi kenaikan meliputi PAD sebesar Rp.206.419.405.625,90 atau sebesar 106,38%. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.113.616.888.984,00 Seratus rigo Belas Milyar Enam Ratus   Enam  Belas  Inta  Delapan  Ratus   Delapan   Puluh Del•Ran Sembilan  Ratus  Del•Ran PulJZh Empat  Rupiah } atau sebesar 110,47%,.Menurut fraksi PPP harus dilakukan rasionalisasi  pendapatan  dan  Pemerintah  Daerah  juga  lebihtransparan tentang nilai masing-masing pendapatan tersebut kemana arah penggunaannya serta di publikasi dengan rinci.

Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan,fraksi PPP meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah agu melakukan pemerataan anggaran,selain melakukan pemerataan pembangunan karena masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak pakai dan sensitif anak di bagian selatan,seperti SD Jabon dan SD Torok Aik Belek Selong Belanak yang sudah sangat menghawatirkan.

Sejatinya peningkatan pendidikan terjadi jika fasilitas pendukung tersedia salah satunya bangunan sekolah yang refsentatif dan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap memperhatikan kualitas Sarana Prasarana termasuk Gedung Sekolah dan Fasilitas Belajar Mengajar.

Dalam Pengelolaan Kearsipan,dan sejalan dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Keusipan,dengan Njuan menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara,Pemerintah      Daerah,Lembaga    Pendidikan, Perusahaan,Organisasi Politik,Organisasi Kemasyuakatan,dan Perseorangan serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional. Fraksi PPP menyambut baik Ranperda tentang Penyelenggaraan Keusipan tersebut sebagai sumber infomasi,arsip harus di kelola dan di berdayakan guna meningkatkan pelayanan publik serta sebagai bentuk pertanggungjawaban

Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,maka akan saling melengkapi dan memperkuat untuk membangun pengaturan hukum tentang Kearsipan,maka tidak ada alasan bagi Pemda manapun termasuk Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mendorong lahirnya sebuah pengaturan tentang Kearsipan.Sehubungan dengan hal tersebut,fraksi PPP sangat apresiatif dengan Ranperda tersebut,hal ini menjadi tugas Pansus yang akan menelisik lebih jauh atas Ranperda tersebut,namun dalam pandangan Fraksi PPP,ada hal yang mengganggu pikiran fraksi yaiN bagaimana keberadaan,cara penanganan dan pengelolaan kearsipan,baik di lingkungan Pemda maupun yang ada di Masyarakat umumnya,paling tidak ada empat komponen utama yang terkait di dalamnya,yakni Pengorganisasian,SDM,Pelayanan dan Pendanaan.Keempat hal tersebut harus bersinergi dalam pengelolaan dan menumbuh kembangkan potensi kearsipan khususnya di Lombok Tengah.mohon penjelasan dan informasi secam terbuka.

BACA JUGA  Jalan Terjal Dan Ban Bocor Bukan Halangan Untuk Distribusi Kotak Suara

Terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,fraksi PPP menyeNjui pembahasan Ranperda tersebut dengan harapan setelah di tetapkamya Kabupaten Layak Anak ini agar segera menyiapkan sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk Nmbuh kembang secara optimal,demi terwujudnya anak yang berkualitas,berakhlak mulia dan sejahtera serta menjamin pemenuhan hak anak dalam menciptakan rasa aman,ramah,bersahabat,juga melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya dengan Njuan untuk mengembangkan potensi,bakat dan kreatifitas anak,kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.

Terakhir,Kami dan tentunya kita semua berharap Rancangan Peraturan Daerah ini yang nantinya akan menjadi Perda dapat menjawab kebutuhan,masalah,tantangan, kondisi saat ini dan yang akan datang,akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;Pengelolaan Kearsipan;dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang akan  dilaksanakan  dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara juru bicara Partai Golkar, HL Ahyar menyatakan,sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu, Bupati Lombok Tengah telah menyampaikan 3 buah Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Juni yang lalu. Terhadap 3 (buah) Ranperda yang telah disampaikan Pemerintah Daerah tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangannya sebagai berikut :

Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban konstitusional untuk menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain sebagai sebuah kewajiban konstitusional, laporan tersebut juga merupakan perwujudan dari kemitraan antara lembaga legislatif dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah Akuntabilitas bermakna bahwa pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.Kemudian, aspek kebermanfaatan yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar- benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya nanti akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran perlu diperhatikan sejauhmana anggaran tahun 2020 yang  telah  dilaksanakan tersebut sesuai fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi yang dapat berperan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam wujud mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Ranperda tentang Pengelolaan Kearsipan Arsip merupakan memori korporat bagi organisasi yang menciptakannya. la memberikan bukti bagi tindakan, keputusan dan komunikasi, serta merupakan bahan akuntabilitas dari organisasi yang memilikinya. Arsip lebih dari sekedar berisi data karena arsip  merupakan  bukti  dari  tindakan  dan  keputusan. Untuk di anggap sebagai arsip, suatu dokumen harus memiliki isi, struktur dan konteks. Suatu arsip yang memiliki atribut ini disebut arsip yang lengkap. Namun demikian agar dijadikan bukti, arsip tidak hanya harus lengkap, tetapi juga dapat akses, reliable, otentik, akurat dan tidak dapat diganggu gugat.Berkaitan tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk         menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Oleh karena itu sebuah regulasi mutlak diperlukan.

Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga masyarakat dan pemerlntah kabupaten merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orangtua, keluargan dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum.Demikian pula dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah kabupaten bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Berdasarkan uraian di atas, dan setelah mencermati 3 buah Rancangan Peraturan Daerah serta hasil rapat Fraksi Partai  Golkar pada tanggal 15 juni 2021 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah setuju ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.tutupnya

Dari Penyampaian Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut,selanjutnya akan dijawab oleh Bupati Lombok Tengah pada Paripurna selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.