News86 – Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah eksis sejak abad ke 16 menjadi salah satu pioner dalam menerapkan nilai-nilai kemoderatan Islam di Indonesia.

Walaupun trend dan gagasan Moderasi Islam baru muncul dan mencuak pada abad ke 19-20, Pesantren telah mempresentasikan kemoderatan dalam aktifitas pendidikan dan keseharian santri-santrinya.Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal mendasar sebagai berikut:

Semenjak awal kemunculannya sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren telah menyuguhkan sebuah karakter yang apresiatif dan inklusif terhadap kebudayaan dan kearifan local yang sudah terlebih dahulu tumbuh dan berkembang dengan warna dan corak agama Hindhu dan Budha. Pesantren hadir di tengah kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap Animisme dan Dinamisme.

Seiring perkembangan zaman Pondok Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki banyak peminat untuk menimba ilmu di tiap tiap Pondok Pesantren dengan berbagai latar belakang pendidikan keterampilan.

Selain ilmu agama yang di dapat dalam menempuh pendidikan di Ponpes,seperti beberapa ponpes di Lombok tengah  telah menyiapkan santrinya memiliki keterampilan mulai dari Keterampilan bertani bercocok tanam,perikanan,ilmu bangunan,ilmu komunikasi dengan membuat konten kreator.

Tentunya tiap – tiap Ponpes memiliki ciri khas yang berbeda tentunya ini sebagai bekal dan keterampilan ketika santri tersebut lulus dari pondok pesantren dan ilmu yang di dapat di Pondok dapat di aplikasikan di masyarakat.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Seksi PD.Pontren tetap mensosialisasikan proses perpanjangan atau  ijin dalam mendirikan Lembaga Pondok Pesantren,tak heran jika setiap harinya Seksi PD Pontren Kemenag Lombok Tengah selalu menerima Proposal pengajuan ijin oprasional namun di antara seluruh proposal pengajuan ijin oprasional masih banyak terdapat kekurangan baik dari administratif kelengkapan berkas ataupun sarana dan prasarana yang menunjang Pondok pesantren.

BACA JUGA  Dinas Lingkungan Hidup Cek Persoalan RSCM

Untuk itu Kepala Seksi PD.Pontren Kemenag Lombok Tengah H.M.Azuddin M.Pdi di sela sela memonitoring dan mengevaluasi ijin operasional pendirian Ponpes yang bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhibin NW mengingatkan bagi yang ingin ijin mendirikan atau memperpanjang ijin oprasional harus melengkapi seluruh persyaratan yang telah di tetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI.

Tahapan proses pemberian izin pendirian pesantren dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, terkait pengusulan pendirian Pondok Pesantren baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

1.  Usulan dari Penyelenggara

Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren, yakni memiliki :

Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeuangan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.

Santri yang mukim di pesantren minimal 15 (lima belas) orang

Pondok atau asrama

Masjid, mushalla

Kajian kitab atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu`allimin

Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Nasionalisme, Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas NKRI,Pancasila,UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;

Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;

Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulakn izin operasional;

BACA JUGA  Hari ini Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal Maruly Simanjuntak Tiba di Lombok Disambut Gubernur NTB

Memiliki susunan pengurus yayasan / lembaga yang cukup;

Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan / desa setempat;

Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren.

Secara prinsip, pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren.Oleh karenannya tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan.

Demikian juga,tidak dibenarkan pengusulan satu izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang berada di kabupaten yang berbeda.

Mengisi formulir yang telah disediakan

2.  Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan verifikasi lapangan atas data-data yang diajukan oleh pengusul. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan;

Verifikasi atas usulan pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 4 x 7 hari jam kerja setelah berkas usulan lengkap diterima;

Hasil verifikasi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan apakah usulan permohonan izin operasional ini diterima atau ditolak;

Bagi hasil verifikasi yang diterima, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Keputusan dan menerbitkan piagam izin operasional pondok pesantren yang diserahterimakan kepada pengusul selambat-lambatnya 2 x 7 hari jam kerja setelah verifikasi dilaksanakan.

Bagi hasil verifikasi yang ditolak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan surat keterangan yang menjelaskan tentang alasan penolakannya.

Setelah diberikan surat keterangan hasil verifikasi,pengusul dapat mengajukan kembali permohonan izin operasional pondok pesantren setelah memenuhi kekurangan dalam hasil verifikasi

 3.  Izin Operasional Pesantren

Surat izin operasional dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun;

Enam bulan sebelum masa izin operasional berakhir, pondok pesantren bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan perpanjanga izin operasional kembali Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana mengusulkan izin operasional pertama kali.

BACA JUGA  Sosialisasi Keamanan Penerbangan di Bandara Lombok,Camat Pujut Minta Masyarakat  Taati Atturan yang Ada

Izin operasional pesantren merupakan legalitas yang sah atas sebuah institusi dinamakan pesantren dalam perspektif negara. Izin operasional pesantren ini merupakan izin operasional induk yang tidak secara otomatis menjadi izin operasional atas satuan atau layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren.

Jika pihak lembaga akan menyelenggarakan satuan atau bentuk layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren, maka satuan atau bentuk layanan pendidikan dimaksud harus mengajukan tersendiri sesuai dengan ketetntuan lain yang berlaku.

Izin operasional pesantren hanya diberlakukan pada pondok pesantren yang keberadaan lokasinya disebutkan dalam izin operasional dimaksud.

Dengan demikian izin operasional pondok pesantren tidak berlaku pada pesantren yang berbeda alamatnya atau pesantren-pesantren cabang. Pesantren yang alamatnya berbeda atau pesantren cabang diberlakukan seperti halnya pesantren yang berdiri sendiri.(Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.