Kabid Humas Polda NTB Dalam Pilkada Polisi Harus Netral,Ada Undang Undangnya

Praya News86, – Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat ( NTB ) Kombes Pol Artanto, S.I.K, M.Si.,Polisi di era masa pilkada ini satu kata kuncinya adalah “Netralitas Polri Dalam Pilkada 2020” khususnya dalam hal ini TNI-Polri.Diungkapkan saat menghadiri undangan sebagai narasumber Sabtu (05/12)

Apapun yang terjadi dan ini sudah disampaikan dalam undang-undang bahwa Polisi harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi panitia pemilu dan sebagainya.

“Kita sudah ada aturannya, manakala anggota melanggar dari pada apa yang sudah ditetapkan maka dia akan kena hukuman disiplin dan dia juga bisa melanggar kode etik kepolisian,” ujarnya.

Sedangkan dalam kesiapan pilkada serentak 2020, Polri sudah mempersiapkan sangat maksimal karena dari pemerintah menginginkan bahwa Polri adalah tulang punggung dalam menjaga keamanan kamtibmas pada saat pilkada 2020.

”Pemerintah dan rakyat mempercayai Polri, oleh karena itu Polri harus maksimal untuk mengawal kegiatan Pilkada ini sehingga pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2020 bisa berjalan aman dan lancar,” pungkas Artanto.

Kombes Pol Artanto juga mengatakan, Polri tidak sendiri dalam mendukung apa yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu. Polri dalam hal ini menggandeng stakeholder yang lain untuk menjaga situasi kamtibmas.”Demokrasi Indonesia itu akan dinilai keberhasilannya nanti tanggal 9 Desember,” ucapnya

Menurut dia,kehadiran masyarakat untuk melakukan pemungutan suara itu adalah indikator yang sangat tinggi nilainya, oleh karena itu Polri sangat berjibaku bagaiman mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu KPU dan Bawaslu.
“Itu adalah indikator yang paling besar untuk kesuksesan Pilkada 2020,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Kabid Humas juga menyampaikan salah satu contoh kerawanan dalam pelaksanaan pilkada seperti Hoax. Mengingat di era teknologi dan informasi saat ini, tidak menutup kemungkinan para paslon maupun pendukungnya akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye.

“Hoax merupakan salah satu bagian dari kerawanan dalam pelaksanaan pilkada, oleh karena itu diharapkan agar selalu bijak dalam bermedsos,” tutupnya.