Jaga Kesinambungan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Selong Bangun Kerja Sama dengan Kejaksaan

Selong, News86 – Sebagai langkah untuk menyukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Selong bangun sinergi dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Hal tersebut terwujud dalam kegiatan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Selong Dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur,

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Made Sukmayanti mengatakan tujuan BPJS Kesehatan Cabang Selong membangun kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur antara lain sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai upaya untuk saling bersinergi dan saling bahu-membahu mewujudkan Program JKN-KIS agar terus berkesinambungan sesuai dengan apa yang ada dan tercantum di dalam perjanjian kerja sama,” kata Sukmayanti.

Dirinya melanjutkan dengan adanya kerja sama yang dijalin, nantinya pihak Kejaksaan akan dapat memberikan dukungan berupa peningkatkan kepatuhan bagi badan usaha. Bukan hanya itu, menurut yang tercantum di dalam isi perjanjian kerja sama, kata Sukmayanti, Kejaksaan Negeri Lombok Timur akan memberikan dukungannya dalam penanganan masalah hukum, bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam kesempatan itu Sukmayanti juga menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur atas sinerginya dalam menyukseskan Program JKN-KIS.

“Terima kasih kepada Kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur atas dukungan yang diberikan selama ini dalam menyukseskan Program JKN – KIS,” ujarnya

 
Kepala kejaksaan Negeri Lombok Timur Irwan Setiawan Wahyuhadi saat itu menyampaikan dukungannya dan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan Program JKN – KIS sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut. “Semoga JKN – KIS terus ada dan BPJS Kesehatan sukses slalu,” ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung Program JKN–KIS untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur hingga bulan November, Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengeluarkan 30 Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk Badan Usaha yang tidak patuh di Kabupaten Lombok Timur. (Humas)